Pahlawan Cut Nyak Din

Cut Nyak Din adalah pahlawan nasional, sang wanita baja dari tanah serambi Mekkah, tokoh pejuang kemerdekaan yang berkiprah sebelum masa kebangkitan nasional. Namanya begitu populer sehingga sutradara Eros Djaroet pernah mengangkat kisah kehidupan (biografinya) dalam layar lebar. Cut Nyak Din lahir di Lampadang Provinsi Aceh tahun 1850 dan wafat dalam pengasingan di Sumedang Jawa Barat 6 November 1908. Cut Nyak Din menikah pada usia 12 tahun dengan Teuku Cik Ibrahim Lamnga. Namun pada suatu pertempuran di Gletarum,Juni 1878, sang suami Teuku Ibrahim gugur. Kemudian Cut Nyak Dien bersumpah hanya akan Menerima pinangan dari laki-laki yang bersedia membantu Untuk menuntut balas kematian Teuku Ibrahim.

Cut Nyak Dien

Rumah Tempat Tinggal Cut Nyak Dien

Cut Nyak Din akhirnya menikah kembali dengan Teuku Umar tahun 1880 juga seorang pejuang Aceh yang sangat disegani Belanda. Sejak menikah dengan Teuku Umar, tekad perjuangan Cut Nyak Din makin besar. Ia berjuang bersama suaminya sejak tahun 1893 hingga Maret 1896. Dalam perjuangannya Teuku Umar berpura-pura bekerjasama dengan Belanda sebagai taktik untuk memperoleh senjata dan perlengkapan perang lainnya. Sementara itu Cut Nyak Din berjuang melawan Belanda di kampung halaman Teuku Umar. Teuku Umar akhirnya kembali lagi bergabung dengan para pejuang Aceh lainnya setelah berhasil mendapatkan peralatan perang dan taktiknya diketahui Belanda. Tanggal 11 Februari 1899 Teuku Umar gugur dalam pertempuran sengit di Meulaboh, namun Cut Nyak Din teus melawan Belanda dengan cara bergerilya. Ia tidak pernah mau berdamai dengan Belanda yang disebutnya ”kafir-kafir”. Perjuangannya yang berat dengan bergerilya keluar masuk hutan membuat kondisi pasukan dan kesehatannya mengkhawatikan. Cut Nyak Dien menderita sakit encok dan matanya menjadi rabun. Merasa kasihan dengan kondisi pimpinannya, para pengawal Cut Nyak Dien akhirnya membuat kesepakatan dengan Belanda bahwa Cut Nyak Dien boleh ditangkap dengan catatan diperlakukan secara terhormat danbukan sebagai penjahat perang. Setelah menjadi tawanan, Cut Nyak Dien masih sering didatangi para simpatisan dan orang-orang syang setia kepadanya. Belanda menjadi curiga sehingga Cut Nyak Dien diasingkan di Sumedang Jawa Barat tanggal 11 Desemeber 1905.

Cut Nyak dien akhirnya wafat di pengasingan. Ia tetap dikenang rakyat Indonesia sebagai pejuang yang berhati baja sekaligus ibu dari rakyat Aceh. Pemerintah RI menganugerahi gelar pahlawan kemerdekaan nasional berdasarkan SK Presiden RI No 106/1964.

Referensi :
http://biografiteladan.blogspot.com/2011/02/biografi-cut-nyak-dien.html

Read more

Pahlawan Abdulrahman Saleh

Abdulrahman Saleh merupakan pahlawan nasional dengan pengetahuan dan keterampilan yang komplit. Beliau adalah ilmuwan di bidang kedokteran juga seorang penerbang dengan keberanian luar biasa, tokoh pergerakan nasional yang aktif dalam berbagai organisasi seperti Jong Java, Indonesia Muda dan Kepanduan Bangsa Indonesia.Beliau lahir di Jakarta 1 Juli 1909 dan meninggal di Maguwoharjo Sleman 29 Juli 1947 pada umur 38 tahun. Nama lengkapnya Prof.dr.Sp.F Marsekal Muda Abdul Rahman Saleh. Sebagai ahli ilmu kedokteran, Ia dikukuhkan sebagai bapak fisiologi kedokteran Universitas Indonesia.
Riwayat pendidikannya dimulai dari sekolah HIS (sekolah rakyat yang didirikan Belanda) kemudian melanjutkan di sekolah MULO (sekolah setingkat SMP) dan AMS (sekolah setingkat SMA). Selesai AMS beliau melanjutkan studinya di STOVIA (sekolah kedokteran Belanda) dan GHS. Abdulrahman Saleh aktif dalam pergerakan sosial dan kepemudaan selama menjadi mahasiswa STOVIA. Ia juga aktif dalam perkumpulan olah raga terbang dan berhasil memperoleh ijazah atau surat izin terbang. Selain itu, ia juga memimpin perkumpulan VORO (Vereniging voor Oosterse Radio Omroep), sebuah perkumpulan dalam bidang radio. Maka sesudah kemerdekaan diproklamasikan, ia menyiapkan sebuah pemancar yang dinamakan Siaran Radio Indonesia Merdeka. Melalui pemancar tersebut, berita-berita mengenai Indonesia terutama tentang proklamasi Indonesia dapat disiarkan hingga ke luar negeri. Ia juga berperan dalam mendirikan Radio Republik Indonesia yang berdiri pada 11 September 1945. Tahun 1946 Abdulrahman Saleh diangkat menjadi komandan pangkalan angkatan udara di Madiun. Ia berpartisipasi mendirikan Sekolah Teknik Udara dan Sekolah Radio di Malang. Selama menjadi tentara ia tetap aktif mengajar di Pergurun Tinggi Dokter Kalten Jawa Tengah.

Abdulrahman Saleh meninggal ketika pesawat Dakota VT-CLA yang dibawanya ditembak dua pesawat P-40Kitty Hawk Belanda di lapangan udara Maguwo sekembalinya dari Singapura dengan membawa obat-obatan. Peristiwa heroik ini, diperingati TNI AU sebagai hari Bakti TNI AU sejak tahun 1962 dan sejak 17 Agustus 1952, Maguwo diganti menjadi Lanud Adisutjipto.

Abulrachman Saleh dimakamkan di Yogyakarta dan ia diangkat menjadi seorang Pahlawan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.071/TK/Tahun 1974, tanggal 9 Nopember 1974. Pada tanggal 14 Juli 2000 atas prakarsa TNI-AU, makam Abdulrahman Saleh, Adisucipto, dan para istri mereka dipindahkan dari pemakaman Kuncen ke Kompleks Monumen Perjuangan TNI AU Dusun Ngoto, Desa Tamanan, Banguntapan, Bantul, DI Yogyakarta.

Referensi:
http://biografiteladan.blogspot.com/2011/02/biografi-marsekal-muda-abdulrahman.html

Read more

Pahlawan Abdul Muis

Nama: Abdul Muis
Gelar: Pahlawan Pergerakan Nasional
Dasar Hukum: Kepres No.218 Tahun 1959, tanggal 30 Agustus 1959
Lahir: Kampung Sungai Puar, dekat Bukittinggi, 3 Juli 1883
Wafat: Bandung, 17 Juni 1959
Makam: Bandung

Abdul Muis lahir di Sungai Puar, dekat Bukittinggi, pada tanggal 3 Juli 1883. Ia pernah belajar di STOVIA (Sekolah Dokter), tetapi tidak tamat. Beberapa lamanya ia bekerja sebagai pegawai negeri, kemudian menerjunkan diri di bidang kewartawanan. Karangannya banyak dimuat dalam harian De Express, berisi kecaman terhadap karangan orang-orang Belanda yang sangat menghina bangsa Indonesia. Karena karangan-karangan itu nama Muis mulai dikenal oleh masyarakat. Kegiatan berpolitik dimulai Muis dalam Sarekat Islam. Ia diangkat sebagai anggota Pengurus Besar.

Pada tahun 1913 Pemerintah Belanda bermaksud mengadakan perayaan untuk memperingati seratus tahun bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Prancis. Beberapa orang tokoh pergerakan nasional mendirikan Komite Bumiputera yang berusaha menentang rencana tersebut. Abdul Muis ikut di dalamnya. Karena itu, ia ditangkap oleh Pemerintah Belanda.

Dalam Kongres Sarekat Islam (SI) tahun 1916 Muis menganjurkan agar SI bersiap-siap menempuh cara keras apabila cara lunak dalam menghadapi pemerintah jajahan tidak berhasil. Setahun kemudian, ia diutus ke Negeri Belanda sebagai anggota Komite Indie Weerbaar untuk membicarakan masalah pertahanan bagi Indonesia sehubungan dengan terjadinya Perang Dunia I. Selain itu, ia mempengaruhi tokoh-tokoh Belanda agar di Indonesia didirikan sekolah teknik. Beberapa tahun kemudian di Bandung berdiri Technische Hooge School (sekarang Institut Teknologi Bandung atau ITB).

Dalam SI ia berjuang agar diadakan disiplin partai untuk mengeluarkan anggota-anggota yang sudah dipengaruhi oleh paham komunis. Ia sering berkunjung ke daerah-daerah untuk membela kepentingan rakyat kecil sambil membangkitkan semangat para pemuda agar giat berjuang untuk kemerdekaan bangsa dan tanah air. Pada tahun 1922 Abdul Muis memimpin pemogokan kaum buruh di daerah Yogyakarta. Karena kegiatan-kegiatan tersebut, Pemerintah Belanda menangkap dan mengasingkannya di Garut, Jawa Barat. Sesudah Indonesia merdeka ia tetap berada di Jawa Barat. Untuk membantu perjuangan mempertahankan kemerdekaan, didirikannya Persatuan Perjuangan Priangan.

Abdul Muis terkenal pula sebagai sastrawan. Sebuah hasil karyanya yang terkenal ialah Salah Asuhan. Ia meninggal dunia di Bandung pada tanggal 17 Juni 1959 dan dimakamkan di sana.

referensi:
http://biografipahlawan.blogspot.com/2010/10/abdul-muis.html

Read more

Pahlawan Abdul Kadir

Abdul Kadir Raden Temenggung Setia Pahlawan adalah pahlawan nasional dari Kalimantan Barat. Pada tahun 1845, dia diangkat sebagai kepala pemerintahan Melawi yang merupakan bagian dari kerajaan Sintang, dan bergelar Raden Temenggung.

Abdul Kadir dilahirkan di Sintang,Kalimantan Barat pada tahun 1771. Merupakan anak dari pasangan ayahnya bernama Oerip dan ibunya bernama siti safriyah. Dahulu kala, ayah raden tumenggung adalah seorang pemimpin pasukan di kerajaan sintang.

Setelah ayahnya meninggal,ia menjadi kepala pemerintahan Melawi pada tahun 1845,menggantikan kedudukan ayahnya,dan mendapatkan gelar Raden Tumenggung dari Raja Sintang. Ia berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat Melawi.

Perjuangan pertamanya ialah menyatukan dan mendamaikan dua suku yang bertikai selama hampir tujuh tahun:Suku Dayak dan Suku Melayu. Tujuannya adalah untuk menghimpun kekuatan untuk melawan penjajah. Hal itu dilakukannya secara diam-diam.

Dalam kedudukannya sebagai Kepala Pemerintahan Melawi dan Hulubalang Kerajaan Sintang, ditemukan bukti-bukti hubungan Raden Tumenggung Setia Pahlawan dengan para pimpinan perlawanan rakyat di Sintang.

Untuk menghadapi Belanda, Abdul Kadir memainkan peran ganda. Sebagai pejabat pemerintah, ia memperlihatkan setia kepada Penembahan (raja) Sintang yang berarti pula setia kepada pemerintahan Belanda. Namun deimikian, secara diam-diam ia berusaha menghimpun kekuatan rakyat untuk melawan Belanda. Akhirnya, melalui usahanya, di Melawi dan daerah sekitarnya terbentuk kesatuan-kesatuan bersenjata anti-Belanda

Kegiatan yang dilakukannya tersebut mulai diketahui Belanda. Ketaatan dan penghormatan rakyat Melawi yang besar terhadap Abdul Kadir Gelar Raden Tumenggung Setia sangat mengkhawatirkan Pemerintah Belanda karena dianggap membahayakan posisi Belanda dalam upaya menanamkan kekuasaannya di Melawi. Belanda pun tak tinggal diam,lalu mencari cara untuk membendungnya. Hingga akhirnya pada tahun 1866,Belanda menemukan jalan keluarnya.

Belanda kemudian menemui Abdul Kadir, Pada tanggal 27 Maret 1866 Gubernur Jenderal Hindia Belanda, memberikan gelar Setia Pahlawan dan sejumlah uang. Namun ternyata penghargaan tersebut tidak berhasil merubah sikap anti Belanda pada dirinya. Perlawanan rakyat masih terus berlangsung.

Kecintaannya pada Tanah Air tak lantas merubah pendirian dan berkhianat karena iming-iming gelar dan materi. Ia tetap berjuang melakukan perlawanan terhadap Belanda meskipun aksinya dilakukan secara terselubung.

Pada tahun 1866 Panembahan Sintang mengukuhkan gelar kepada Abdul Kadir menjadi Raden Tumenggung Setia Pahlawan dengan Melawi sebagai wilayah pemerintahan dan Nanga Pinoh sebagai ibukotanya. Pada tahun 1868 pihak Raden Tumenggung melibatkan diri dalam persiapan perang.

Pada tahun 1869, Raden Tumenggung Setia Pahlawan menyelenggarakan pertemuan di Kerueng dengan para pimpinan perlawanan Kawasan Melawi dan keputusan yang dihasilkan dari pertemuan itu antara lain :

a. Perlawanan berkelanjutan akan dilaksanakan dengan kegiatan pertempuran yang berkesinambungan pada setiap ada peluang di setiap waktu pada setiap tempat.

b. Merekrut rakyat untuk dilatih dan diikutsertakan dalam perlawanan.

c. Membangun sistim perlawanan yang dapat digerakan sesuai dengan situasi.

Pada tahun 1871 Laskar perlawanan menyerang konsentrasi pasukan Belanda di Selik (Wilayah Batu Butong) tempat persediaan persenjataan, amunisi dan perbekalan pasukan Belanda dihancurkan, serta sejumlah serdadu dibinasakan.

Pada tahun 1871 sampai 1873, untuk mencairkan suasana yang agak membeku dari kegiatan konfrontasi, agar perang tetap marak, maka Laskar Perlawanan melancarkan serangan melalui aksi-aksi terbatas di sekitar / di luar benteng-benteng Belanda, sambil melaksanakan sabotase, penghadangan atau serangan hit and run terus menerus di berbagai tempat dan kesempatan.

Hal itu membuat Belanda semakin meradang. Mereka pun mulai melancarkan operasi militer di daerah Melawi. Abdul Kadir terus melakukan perlawanan meskipun tak secara langsung. Namun, dialah sang aktor di balik layar yang bertugas mengatur strategi perlawanan. Ia pula yang berperan menghimpun kekuatan rakyat untuk menghadapi Belanda.

Posisinya yang terbilang strategis, yakni sebagai kepala pemerintahan Melawi membuatnya dapat dengan mudah mendapatkan informasi seputar rencana-rencana Belanda. Informasi tersebut kemudian disampaikan ke pemimpin serangan sehingga mereka dapat melakukan persiapan untuk mengantisipasi serangan yang akan dilancarkan pemerintah Belanda.

Strateginya pun tak sia-sia, Belanda kesulitan menumpas kelompok perlawanan. Kurang lebih selama 7 tahun terhitung sejak tahun 1868 sampai 1875, peran gandanya berjalan aman tanpa hambatan.

Selama tujuh tahun (1868-1875) Abdul Kadir berhasil menerapkan strategi peran ganda, namun akhirnya pemerintah Belanda mengetahuinya. Pada tahun 1875 ia ditangkap dan dipenjarakan di benteng Suka Dua milik Belanda di Nanga Pinoh. Tiga minggu kemudian ia meninggal dunia dalam usia 104 tahun,pada tanggal 12 Sya'ban tahun 1296 Hijriyah. Jenasahnya dimakamkan di Natali Mangguk Liang daerah Melawi.

Satu-satunya pahlawan yang meninggal dunia pada usia di atas 100 tahun ini dikenang atas seruan pengobar semangatnya pada rakyat Melawi, demikian bunyinya: "Selama masih berada di bawah telapak kaki penjajah, tidak akan pernah bahagia dan hidup makmur." Atas jasa-jasanya kepada negara, Abdul Kadir Raden Temenggung Setia Pahlawan diberi gelar Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia No 114/TK/Tahun 1999 pada tanggal 13 Oktober 1999.

DAFTAR PUSTAKA

http://tamanmakampahlawan.com/abdul-kadir-gelar-raden-tumenggung-setia-pahlawan/

http://biografipahlawannasional.wordpress.com/2011/05/07/abdul-kadir-raden-tumenggung-setia-pahlawan/

Read more

Pahlawan Jenderal Abdul Harris Nasution

Sejarah Hidup Perjuangan Jenderal Abdul Harris Nasution- Jenderal Abdul Harris Nasution adalah tokoh penting di kalangan militer yang telah menghidangkan dukungan terkuat –suatu peran yang kerap dinilai secara dubious– yang pernah diterima Soekarno dari kalangan militer sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Ini terjadi saat Nasution mendukung Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Tetapi hubungan antara Jenderal Nasution dengan Soekarno terlebih dulu melalui suatu perjalanan panjang yang penuh lekuk-liku taktis. Dari lawan menjadi kawan, untuk akhirnya kembali menjadi lawan sejak tahun 1966, saat Nasution berperan besar membentangkan jalan ‘konstitusional’ bagi proses mengakhiri kekuasaan Soekarno dan pada waktu bersamaan menghamparkan karpet merah kekuasaan selama 32 tahun ke depan bagi Jenderal Soeharto. Jenderal Nasution adalah tokoh yang tercatat amat banyak ‘meminjam’ dan mengoptimalkan simbol maupun pemikiran Jenderal Soedirman, meskipun tak bisa dikatakan bahwa ia sepenuhnya memiliki sikap dan jalan pikiran yang sama dengan sang jenderal besar.

Jenderal Abdul Harris Nasution

Surut tujuh tahun ke belakang dari 1959. Pada tahun 1952 semakin mencuat perbedaan pandangan antara tentara (terutama Angkatan Darat) yang dipimpin oleh KSAD Kolonel Abdul Harris Nasution dan Kepala Staf Angkatan Perang Jenderal Mayor Tahi Bonar Simatupang di satu pihak dengan Soekarno dan politisi sipil pada pihak yang lain. Tentara menganggap ada upaya-upaya politis dari pihak partai-partai untuk menguasai dan mengekang tentara serta menempatkan tentara sekedar sebagai alat (politik) sipil. Banyak politisi sipil yang kala itu tak henti-hentinya melontarkan kecaman ke tubuh Angkatan Perang, khususnya terhadap Angkatan Darat. Kecaman-kecaman itu dianggap tentara tak terlepas dari hasrat dan kepentingan para politisi sipil untuk mendominasi kekuasaan negara, padahal di mata para perwira militer itu, partai-partai dan politisi sipil tak cukup punya kontribusi berharga dalam perjuangan mati-hidup merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Tentara merasa punya peran dan posisi historis yang lebih kuat dalam perjuangan menuju dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu. Pada sisi yang lain, partai-partai yang ada kala itu relatif tidak punya pengalaman dan kesempatan selama penjajahan Belanda untuk memperoleh kematangan melalui sejarah perjuangan dan proses konsolidasi yang cukup. Kemudian, pada masa kemerdekaan partai-partai tak pernah membuktikan kemampuannya untuk memerintah sendiri. Bahkan, dengan berkoalisi sekalipun tak pernah ada partai-partai yang pernah membuktikan diri berhasil memerintah secara langgeng. Proses perpecahan terus menerus melanda internal partai yang ada. Partai Sosialis pecah menjadi PKI dan PSI. Partai Masjumi lama juga sempat mengalami keretakan, antara lain dengan pemisahan diri NU. Hal yang sama dengan PNI, yang secara berkala dirundung perselisihan intenal. Koalisi PSI-Masjumi-PNI yang selama waktu yang cukup lama mampu memberikan kepemimpinan politik yang relatif stabil, pada suatu ketika akhirnya pecah juga, diantaranya karena adanya perbedaan persepsi mengenai dasar-dasar negara. Bahkan dwitunggal Soekarno-Hatta yang menjadi salah satu harapan utama kepemimpinan politik dan negara kemudian juga retak –sebelum pada akhirnya bubar– dan mulai juga menjalar ke dalam tubuh Angkatan Perang. Suatu situasi yang banyak dimanfaatkan PKI sebagai benefit politik. Harus diakui PKI berhasil menjadi satu diantara sedikit partai yang berhasil mengkonsolidasi organisasinya dengan baik dan mempunyai strategi jangka panjang yang jelas karena terencana baik.

Namun pada sisi lain, dalam realitas objektif kala itu memang Angkatan Perang sejak beberapa lama juga sedang dirundung berbagai masalah internal, termasuk penataan ulang tubuh militer, tak terkecuali masalah penempatan eks KNIL (Koninklijk Nederland-Indisch Leger) sesuai perjanjian Konperensi Meja Bundar (KMB). Bahkan internal AD, sejumlah perwira –Kolonel Bambang Supeno dan kawan-kawan– pernah mengecam sejumlah kebijakan KSAD Kolonel Nasution. Mereka meminta Presiden Soekarno mengganti KSAD Kolonel Nasution dan bersamaan dengan itu, 13 Juli, menyurati KSAP dan Parlemen, menyampaikan ketidakpuasan mereka. Permasalahan Angkatan Perang itu menjadi bahan pembahasan di parlemen, dan parlemen melalui suatu proses perdebatan panjang menerima salah satu mosi (Manai Sophian dan kawan-kawan) di antara beberapa mosi, mengenai Angkatan Perang dan Kementerian Pertahanan, dan mengajukan usulan penyelesaian kepada pemerintah.

Tentara menganggap parlemen terlalu jauh mencampuri masalah internal militer dan memperkuat dugaan mereka tentang konspirasi untuk memojokkan dan menjadikan militer sekedar alat sipil. Militer mengungkit betapa tidak relevannya parlemen mencampuri masalah internal Angkatan Perang, apalagi menurut mereka dalam parlemen itu tercampur baur unsur-unsur yang tidak punya andil dalam perjuangan kemerdekaan dan sebagian lagi merupakan perpanjangan dari mereka yang dianggap federalis yang memecah negara kesatuan Republik Indonesia.

Para pimpinan militer sampai pada kesimpulan bahwa harus ada sesuatu yang dilakukan untuk menghentikan manuver para politisi sipil tersebut –yang miskin konsep namun banyak kemauan. Militer menghendaki pembubaran parlemen. Ini suatu sikap politik. Dengan menampilkan sikap politik seperti ini, dan bergerak untuk memperjuangkannya, tentara telah memasuki wilayah pergulatan politik dan kekuasaan. Kelak dengan keterlibatan dalam politik seperti itu, yang senantiasa dianggap sebagai hak sejarah terkait dengan riwayat perjuangan dan kelahiran Angkatan Bersenjata dari rakyat pada masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan, tentara pada akhirnya semakin nyata mewujud sebagai ‘politician in uniform’. Dalam dimensi militer, 17 Oktober 1952 pasukan-pasukan tentara mengepung Istana Merdeka dan mengarahkan moncong meriam ke istana. Tentara sekaligus juga tampil dengan dimensi politik tatkala menggerakkan kelompok-kelompok dalam masyarakat melakukan demonstrasi menuntut pembubaran parlemen.

KSAP TB Simatupang bersama pimpinan-pimpinan AD menemui Soekarno di istana dan mengajukan permintaan agar Soekarno membubarkan parlemen. Soekarno menolak. Kendati moncong meriam sudah diarahkan ke istana, para pimpinan militer ini tampaknya ragu untuk menekan Soekarno lebih keras –padahal Soekarno sendiri kala itu sudah pula hampir tiba pada batas penghabisan keberaniannya. Namun menurut Simatupang, waktu itu para pimpinan militer dihadapkan pada dua alternatif, atau menerobos terus dan mengambil alih pimpinan negara seperti yang dituduhkan para politisi sipil pada waktu itu, atau menahan diri dan memilih untuk menaruh harapan pada suatu pemilihan umum yang akan melahirkan suatu stabilitas yang kokoh-kuat dasarnya.

Para pemimpin militer memilih jalan terakhir tersebut. Mereka mundur, tapi sadar atau tidak, sekaligus mencipta satu titik balik. Sejumlah perwira militer di beberapa daerah melakukan pengambilalihan komando teritorium dari tangan panglima-panglima yang pada Peristiwa 17 Oktober 1952 mendukung pernyataan Pimpinan Angkatan Perang dan Angkatan Darat.  Setelah peristiwa tanggal 17, selama berhari-hari Kolonel Nasution diperiksa Kejaksaan Agung. Dengan terjadinya pergolakan di beberapa teritorium, KSAD Kolonel AH Nasution menyatakan diri bertanggungjawab sepenuhnya dan mengajukan pengunduran diri. Dengan serta merta Presiden Soekarno menerima pengunduran diri tersebut. Nasution meletakkan jabatan sebagai KSAD, dan berada di luar kepemimpinan Angkatan Darat selama beberapa tahun.

Dalam masa ‘istirahat’ tanpa jabatan militer –bahkan juga di posisi di luar itu, karena tempatnya di lembaga non militer tidak dijalaninya– yang berlangsung kurang lebih 4 tahun itu, Abdul Haris Nasution menggunakan waktunya untuk menyusun banyak tulisan dan konsep, meskipun belum sempurna benar, mengenai peranan militer sebagai kekuatan pertahanan maupun sebagai kekuatan sosial

politik. Kelak pemikiran-pemikiran yang dituangkan Abdul Harris Nasution dalam kumpulan tulisan itu menjadi cikal bakal dan landasan bagi konsep Dwifungsi ABRI yang dilaksanakan secara konkret. Bersamaan dengan tersisihnya Nasution itu, KSAP Tahi Bonar Simatupang juga mengundurkan diri, dan itulah pula sebenarnya akhir dari karir militernya, meskipun secara formal baru pada tahun 1959 ia meninggalkan dinas aktif militernya. Sebagai KSAD baru diangkat Kolonel Bambang Sugeng. Tak ada pengganti untuk Simatupang, karena jabatan KSAP untuk selanjutnya ditiadakan. Tapi Simatupang –bersama dengan konsep dan buah pikiran Nasution– melalui penyampaian uraian dan tulisan-tulisannya ikut mewariskan pemikiran yang memberi ilham bagi konsep Dwifungsi ABRI dikemudian hari.

DALAM uraian TB Simatupang –saat memberi ceramah di depan Group Diskusi UI, Agustus 1973– disampaikan bahwa kedudukan Angkatan Perang yang agak berdiri sendiri sebetulnya telah merupakan kenyataan sebelum Republik Indonesia ada. Unsur-unsur yang kemudian menjadi pendiri dan pimpinan Angkatan Perang adalah orang-orang yang mengambil peran mendorong agar kemerdekaan segera diproklamasikan. Menurutnya, setelah Angkatan Perang dibentuk secara resmi, selama tahun-tahun perjuangan eksistensi dan pengembangan dirinya, Angkatan Perang itu tidak pernah dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah. “Angkatan Perang tidak menganggap dirinya pertama-tama sebagai alat teknis di tangan Pemerintah, melainkan sebagai pendukung dan pembela kemerdekaan dan dasar-dasar negara”. Sejarah juga memang mencatat fakta bahwa ketika Presiden Soekarno dan sejumlah anggota kabinet dan pemimpin pemerintahan yang lain ditawan Belanda setelah serangan militer bulan Desember 1948, secara de facto Angkatan Perang mengambil peran meneruskan perjuangan melalui perang gerilya melawan tentara Belanda seraya mengambil fungsi-fungsi sebagai pimpinan aparat pemerintahan hingga tingkat desa dalam rangka menjaga kedaulatan negara dan eksistensi teritorial pemerintahan negara.


Pergolakan internal AD pasca Peristiwa 17 Oktober 1952 ternyata tak selesai begitu saja. Dalam masa kepemimpinan Kolonel Bambang Soegeng, gejolak perpecahan internal terus berlangsung hingga bulan pertama, bahkan sebenarnya sampai pertengahan tahun 1955. Para perwira militer ini mengadakan Rapat Collegiaal (Raco) pada 21 hingga 25 Februari di Yogyakarta. Rapat ini menghasilkan ‘Piagam Keutuhan Angkatan Darat Republik Indonesia’. 29 perwira senior dan berpengaruh dalam Angkatan Darat ikut menandatangani piagam tersebut. Dengan piagam tersebut, secara internal dianggap pertentangan di tubuh Angkatan Darat berkaitan dengan Peristiwa 17 Oktober 1952 telah selesai. Namun perbedaan pendapat antara para perwira itu dengan pemerintah tidak serta merta ikut berakhir, sehingga tak tercapai kesepakatan tentang penyelesaian Peristiwa 17 Oktober 1952. Merasa terjepit, KSAD Jenderal Mayor Bambang Soegeng memilih untuk mengundurkan diri dan menyerahkan kepemimpinan Angkatan Darat kepada Wakil KSAD Kolonel Zulkifli Lubis. Kolonel bermarga Lubis ini masih terbilang sepupu Kolonel Nasution, namun kerapkali bersilang jalan dalam beberapa peristiwa karena berbeda pendapat dan sikap.

Pemerintah mengisi kekosongan jabatan KSAD itu dengan mengangkat Kolonel Bambang Utojo pada 27 Juni 1955, yang tadinya adalah Panglima Tentara dan Teritorium II/Sriwijaya. Namun ketika Kolonel Bambang Utojo dilantik oleh Presiden Soekarno, tak seorangpun perwira teras dan pimpinan Angkatan Darat yang hadir, mengikuti apa yang diinstruksikan Wakil KSAD Zulkifli Lubis, untuk menunjukkan ketidaksetujuan mereka –yang tadinya tidak digubris oleh pemerintah. Zulkifli Lubis sekaligus menolak melakukan serah terima jabatan KSAD dengan Bambang Utojo yang telah berpangkat Jenderal Mayor. Peristiwa ini dikenal sebagai Peristiwa 27 Juni, yang mengakibatkan jatuhnya pemerintahan sipil Kabinet Ali-Wongso. Kabinet yang dipimpin oleh Mr Ali Sastroamidjojo dari PNI sebagai Perdana Menteri dan Mr Wongsonegoro dari PIR (Persatuan Indonesia Raya) sebagai wakilnya, kala itu belum genap berusia dua tahun sejak dibentuk 1 Agustus 1953. Ali baru saja menjadi penyelenggara Konperensi Asia Afrika di Bandung pada bulan April yang dianggap suatu keberhasilan internasional.

Masalah penggantian pimpinan Angkatan Darat ini akhirnya diselesaikan oleh kabinet baru –koalisi Masjumi dengan beberapa partai, dengan PNI sebagai partai oposisi– yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap yang dilantik 12 Agustus 1955, hanya 38 hari sebelum Pemilihan Umum 1955 untuk DPR. Pada penyelesaian akhir, berdasarkan musyawarah para perwira senior dan pimpinan Angkatan Darat, diajukan enam calon KSAD, salah satunya adalah Kolonel Abdul Harris Nasution. Kabinet memilih Nasution. Soekarno ‘terpaksa’ mengangkat kembali Nasution sebagai KSAD dan melantiknya 7 Nopember 1955 dengan kenaikan pangkat dua tingkat menjadi Jenderal Mayor. Pelantikan Nasution dengan demikian berlangsung di antara dua hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum 1955 –yakni pemilihan 272 anggota DPR 29 September dan pemilihan 542 anggota Konstituante 15 Desember 1955. Anggota-anggota angkatan bersenjata turut serta dan memiliki hak suara dalam pemilihan umum yang diikuti puluhan partai berskala nasional maupun berskala lokal itu. Militer tidak ikut untuk dipilih, namun ada Partai IPKI yang dibentuk Nasution dan kawan-kawan yang dianggap membawakan aspirasi militer. IPKI dan kelompok sefraksinya di DPR hanya memperoleh 11 kursi (untuk IPKI sendiri hanya 4 kursi), suatu posisi yang secara kuantitatif amat minor. Sementara Fraksi Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia berada di DPR dengan 2 kursi perwakilan.

Dalam masa jabatan Nasution sebagai KSAD, terjadi sejumlah krisis politik yang dalam beberapa peristiwa juga melibatkan tentara yang berujung pada terjadinya peristiwa pemberontakan PRRI dan Permesta. Pemilihan Umum 1955 di satu pihak memang menjadi contoh keberhasilan demokrasi, karena dilangsungkan dalam suasana bebas. Namun jumlah peserta pemilihan umum yang terlalu banyak, agaknya bagaimanapun pada sisi lain menjadi satu masalah tersendiri. Tapi bagaimanapun itu berkaitan pula dengan tingkat kematangan dan kesiapan rakyat dari suatu negara yang baru merdeka 8 tahun namun penuh pergolakan. Rakyat Indonesia dianggap pandai bergotong-royong, namun para politisi sipil yang tergabung dalam puluhan partai besar dan kecil ternyata tak punya kepandaian untuk berkoalisi.

Meneruskan pola jatuh bangun kabinet, sesudah pemilihan umum kebiasaan jatuh bangun juga berlanjut. Tetapi sebagai proses politik, semua itu selalu ada penjelasannya, dalam satu rangkaian pola sebab dan akibat, yang akarnya ada dalam budaya bangsa. Pemilihan Umum 1955, tidak menghasilkan –dan memang takkan mungkin dalam satu pola ideologis di negara yang plural seperti Indonesia– partai pemenang yang mayoritas yang dapat memerintah sendirian dalam suatu stabilitas politik. Kendati misalnya dikatakan bahwa mayoritas rakyat Indonesia adalah beragama Islam, mencapai 90 persen, nyatanya partai-partai Islam secara bersama-sama bahkan tak mencapai separuh dari perolehan suara. Menempatkan Islam sebagai ideologi tidak relevan, karena tak semua rakyat yang beragama Islam menganggap agamanya sekaligus juga adalah ideologi politik dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan penggunaan agama sebagai ideologi politik untuk mengejar kekuasaan duniawi, bagi sebagian pemuka umat dianggap sebagai degradasi keluhuran Islam. Selain itu, pada pihak lain sebagian dari rakyat Indonesia yang resmi memeluk agama Islam, sesuai penelitian Clifford Geertz, sesungguhnya adalah kaum abangan. Pembagian masyarakat di pulau Jawa atas kaum santri di satu pihak dan kaum abangan di pihak lain yang dilontarkan Clifford Geertz ini paling banyak dirujuk dalam berbagai uraian sosiologis hingga kini. Penelitian Geertz itu sendiri dilakukan di Pulau Jawa, tetapi dianggap berlaku untuk Indonesia.

Sejarah perkembangan Islam di Indonesia juga punya kenyataan dan catatan tersendiri, tentang keanekaragaman persepsi, penafsiran dan realitas dalam masyarakat yang berhubungan erat dengan kultur Hindu dan kultur animistis yang telah berakar berabad-abad lamanya, sebelum Wali Songo menyebarluaskan Islam di Indonesia. Masjumi sebagai partai modern berbasis Islam hanya memperoleh 60 kursi DPR dari 272 kursi yang ada. NU memperoleh 47 kursi, PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) memperoleh 8 kursi dan Perti (Persatuan Tarbiyah Indonesia) 4 kursi. Bersama Masjumi jumlahnya hanyalah 119 yang tidak mencapai separuh dari 272. Sementara itu, harus pula dicatat fakta tentang rivalitas berkepanjangan yang terjadi antara Masjumi dan NU dengan suatu latar belakang historis dan perbedaan persepsi secara kualitatif di awal kelahiran mereka, termasuk dalam menyikapi masalah kekuasaan. Dan karena itulah para politisi Islam ini tak pernah padu dalam sepakterjang mereka sebagai satu kekuatan politik. Itulah pula sebabnya sebagian dari politisi Islam ini dalam menjalani political game, dalam perseteruannya dengan kekuatan politik lainnya kerapkali menggunakan faktor emosional yang terkait dengan agama sebagai senjata politik, tatkala kehabisan argumentasi rasional.

Read more

Pahlawan Raden Ajeng kartini

Kartini adalah pejuang kaum wanita yang berjasa memperjuangkan kaumnya. Ia berjuang membuat derajat wanita setara dengan kaum laki-laki. Dia juga memberantas kebodohan dan memajukan kaumnya. Kartini juga ingin memperoleh kebebasan. Ia sosok wanita yang berani. Dia juga senang berteman. Kita perlu mengenal kartini lebih dalam karena jasa-jasanya dan tekadnya yang kuat.

Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan yang mengambil tempat tersendiri di hati kita dengan segala cita-cita, tekad dan perbuatanya .Ide-ide besarnya telah mampu menggerakkan dan mengilhami kaumnya dari kebodohan yang tidak disadari pada masa lalu.

Dengan keberanian dan pengorbanan yang tulus dia mampu mengubah kaumnya dari belenggu diskriminasi. Penderitaan perempuan Jawa yang dunianya sebatas tembok rumah dan bersedia untuk dimadu kini bisa bebas untuk berpartisipasi di segala bidang.

Kartini lahir di Jepara Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1897. Kartini adalah putri dari Adipati Ario Sosrodiningrat, Bupati Jepara. Ia putri dari istri pertama tapi bukan dari istri utama. Ibunya bernama M.A Ngasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kyai Haji Madirono, seorang guru agama di Telu-kawur,Jepara.

Adipati Ario Sosrodiningrat awalnya adalah seorang wedana di Mayong. Peraturan waktu itu mengharuskan seorang Bupati beristrikan bangsawan. Karena Ngasirah bukan bangsawan tinggi, maka beliau menikah lagi dengan Raden Adjeng Werjan. Setelah pernikahan itu, ayah kartini diangkat menjadi Bupati di Jepara, menggantikan kedudukan ayah kandung R.A Werjan, yaitu  ,R.A.A. Tjitrowikromo.

R.AKartini anak ke -5 dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari 11 bersaudara Kartini adalah anak perempuan tertua. Kakak Kartini Sosrokartono adalah seorang yang pintar dalam bidang bahasa. Kartini diperbolehkan bersekolah di ELS (Eropase        Legene School) hingga usia 12 tahun. Di situlah Kartini belajar bahasa Belanda.

Pada seusia 12 tahun, Kartini harus mengalami masa pingitan. Kartini dipingit karena kebiasaan adat istiadat di tempat tinggalnya. Apabila seorang wanita sudah menamatkan belajar di tingkat sekolah dasar, gadis tersebut harus mengalami masa pingitan hingga saatnya menikahnya tiba.

Merasakan hambatan demikian, Kartini remaja yang bergaul dengan orang-orang terpelajar dan juga gemar membaca buku. Hatinya merasa sedih melihat kaumnya yang kebanyakan terdiri dari anak keluarga biasa tidak pernah bersekolah.

 Sejak saat itu Kartini berkeinginan dan betekad memajukan kaumnya. Untuk membenahi cita-citanya tersebut dia mendirikan sekolah untuk anak gadis. Di sekolah itu diajarkan pelajaran menjahit, menyulam, memasak dan sebagainya. Semua itu tidak dipungut biaya apapun.

Bahkan demi cita-cita mulianya tersebut, Kartini berencana mengikuti sekolah guru di Belanda. Dia ingin menjadi seorang pendidik yang lebih baik. Ia mendapat beasiswa dari pemerintah Belanda. Namun keinginan mulianya tersebut kembali tidak tercapai karena larangan orang tuanya.

Kartini sangat senang berteman dengan orang-orang di dalam negeri maupun di Eropa khususnya di negeri Belanda. Kepada sahabatnya dia sering mencurahkan isi hatinya tentang keinginannya untuk memajukan kaum wanita di negerinya. Ia ingin ada  persamaan hak kaum wanita dan kaum pria.

Karena  Kartini bisa berbahasa Belanda, maka ia menulis surat kepada sahabatnya di Eropa, salah satu temanya adalah Rosa Abendanon. Oleh kawan-kawannya di Belanda. surat-surat Kartini dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku berjudul Door Duistermis Tot Licht (Habis Gelap Terbitlah Terang). Buku inilah yang akhirnya menjadi pondasi ’bangunan’ kesetaraan gender di Indonesia. 

 Orang tua Kartini menikahkannya dengan K.R.M Adipati Ario Singgih Djoyodiningrat, seorang Bupati di Rembang. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Suaminya memberi kebebasan dan mendukung mendirikan sekolah wanita.

Kehidupan berkeluarganya tidak berlangsung lama. Kartini wafat di Rembang pada tanggal 17 September 1904, empat hari setelah beliau berjuang melahirkan putra pertamanya.  

Apa yang sudah dilakukan RA Kartini sangat berpengaruh bagi bangsa kita. Kini kaum wanita sudah merasakan hasilnya. Kaum wanita sudah bisa sekolah dengan bebas dan di mana saja baik di dalam maupun di luar negeri. Gerakan emansipasi wanita telah berhasil. Kartini telah berjasa besar dalam menghantarkan kaum wanita Indonesia menuju mimbar kehormatam dan kebebasan.

Kartini adalah sosok wanita teladan yang patut kita contoh. Kita perlu mencontoh keinginannya memberantas kebodohan dan mendirikan sekolah gratis bagi kaum wanita. Kita juga harus mencontoh sikap Kartini yang mempunyai banyak cita-cita mulia.Kartini juga menulis surat untuk memperoleh pertolongan dari luar negeri demi cita-citanya.

Tanggal 21 April, kita memperingati kelahiran Raden Ajeng Kartini seorang pejuang tokoh wanita. Dia seorang figur yang baik dan harus kita teladani dalam kehidupan sehari- hari. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa-jasa pahlawannya.

Read more

Sejarah Proklamasi Indonesia

6 Agustus 1945

Sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima di Jepang, oleh Amerika Serikat.

7 Agustus 1945

BPUPKI berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

9 Agustus 1945

Bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki dan akhirnya menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.

Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.

10 Agustus 1945

Sementara itu, di Indonesia, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Syahrir memberitahu penyair Chairil Anwar tentang dijatuhkannya bom atom di Nagasaki dan bahwa Jepang telah menerima ultimatum dari Sekutu untuk menyerah. Syahrir mengetahui hal itu melalui siaran radio luar negeri, yang ketika itu terlarang. Berita ini kemudian tersebar di lingkungan para pemuda terutama para pendukung Syahrir.

12 Agustus 1945

Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara kerja PPKI.[1] Meskipun demikian Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus.

14 Agustus 1945

Saat Soekarno, Hatta dan Radjiman kembali ke tanah air dari Dalat, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang, karena Jepang setiap saat sudah harus menyerah kepada Sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis, antara yang anti dan pro Jepang. Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat.

Sementara itu Syahrir menyiapkan pengikutnya yang bakal berdemonstrasi dan bahkan mungkin harus siap menghadapi bala tentara Jepang dalam hal mereka akan menggunakan kekerasan. Syahrir telah menyusun teks proklamasi dan telah dikirimkan ke seluruh Jawa untuk dicetak dan dibagi-bagikan.

Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sementara itu Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan 'hadiah' dari Jepang.

15 Agustus 1945

Jepang menyerah kepada Sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda. Sutan Sjahrir, salah satu tokoh pemuda mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang.

Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang (Gunsei) untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein (Medan Merdeka). Tapi kantor tersebut kosong.

Soekarno dan Hatta bersama Soebardjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Maeda, di Jalan Imam Bonjol. Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari Maeda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada pukul 10 malam 16 Agustus keesokan harinya di kantor Jalan Pejambon No 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan UUD yang sehari sebelumnya telah disiapkan Hatta.

16 Agustus 1945

Gejolak tekanan yang menghendaki pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan para pengikut Syahrir. Rapat PPKI pada 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta rapat tidak tahu telah terjadi peristiwa Rengasdengklok.
Detik-detik Pembacaan Naskah Proklamasi

Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00 - 04.00 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di kediaman Soekarno, Jl. Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir. Soekarno sendiri. Di ruang depan, hadir B.M Diah Sayuti Melik, Sukarni dan Soediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks Proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 telah hadir antara lain Soewirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10:00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera Merah Putih, yang telah dijahit oleh bu Fatmawati, dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Soewirjo, wakil walikota Jakarta saat itu dan Moewardi, pimpinan Barisan Pelopor.
Pada awalnya Trimurti diminta untuk menaikkan bendera namun ia menolak dengan alasan pengerekan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu ditunjuklah Latief Hendraningrat, seorang prajurit PETA, dibantu oleh Soehoed untuk tugas tersebut. Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera Merah Putih (Sang Saka Merah Putih), yang dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya.[4]. Sampai saat ini, bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional.
Setelah upacara selesai berlangsung, kurang lebih 100 orang anggota Barisan Pelopor yang dipimpin S.Brata datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada ke Pegangsaan. Mereka menuntut Soekarno mengulang pembacaan Proklamasi, namun ditolak. Akhirnya Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka.[5]

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengambil keputusan, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik (NKRI) dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan dibentuk kemudian.
Setelah itu Soekarno dan M.Hatta terpilih atas usul dari otto iskandardinata dan persetujuan dari PPKI sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan wakil presiden akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional.


Isi teks proklamasi

Isi teks proklamasi kemerdekaan yang singkat ini adalah:
Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan
dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.
Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05
Atas nama bangsa Indonesia.
Soekarno/Hatta

Di sini ditulis tahun 05 karena ini sesuai dengan tahun Jepang yang kala itu adalah tahun 2605.

Teks diatas merupakan hasil ketikan dari Sayuti Melik (atau Sajoeti Melik), salah seorang tokoh pemuda yang ikut andil dalam persiapan proklamasi.

Sementara naskah yang sebenarnya hasil gubahan Muh. Hatta, A. Soebardjo, dan dibantu oleh Ir. Soekarno sebagai pencatat. Adapun bunyi teks naskah otentik itu sebagai berikut:
Proklamasi
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l., diselenggarakan
dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jakarta, hari 17, bulan 8, tahun 45
Wakil2 bangsa Indonesia.

referensi:
http://wwwsejarah-agustinus.blogspot.com/2010/04/kronologi-proklamasi-kemerdekaan.html

Read more